PANGKEP MEMILIH -- Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) tetap masuk kategori daerah termiskin di Indonesia. Di Sulsel, selain Pangkep, Selayar, Toraja Utara, dan Jeneponto juga masuk dalam kategori ini.
Hal itu sesuai klasifikasi yang dibuat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), M Nurdin, mengatakan, seharusnya Pemkab Pangkep memiliki dokumen strategis pengembangan kepulauan. Hal itu, kata dia, berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat kepulauan. Apalagi Nurdin mengakui, sektor pulau memiliki gap tingkat kemakmuran dengan daratan.
Mayoritas penduduk miskin Pangkep tersebar di empat kecamatan kepulauan dan masuk dalam kategori daerah tertinggal. Daerah tersebut yakni Kecamatan Liukang Tupabbiring, Liukang Tangaya, Liukang Kalukuang Massalima (Kalmas), dan Liukang Tupabbiring Utara.
Bantuan dan program-program dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang ada di Pangkep, kata Nurdin, harusnya diarahkan untuk keempat kecamatan tersebut dan dilakukan secara terstruktur dan terkontrol. Dalam implementasinya, mesti ada target berapa lama program tersebut dijalankan sehingga ada indikator yang bisa dijalankan dan dicapai.
Dana-dana dari perbankan dan perusahaan tersebut selanjutnya digunakan khusus untuk masyarakat kepulauan. Namun Nurdin menandaskan, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, harus dilakukan oleh pemerintah melalui analisis badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) dan persetujuan DPRD.
Pangkep, lanjut Nurdin, masuk dalam daftar 50 daerah yang harus keluar dari status tertinggal dari 183 daerah lainnya seluruh Indonesia yang masih terkategorikan miskin pada 2014 nanti. "Pangkep ini masuk dalam Buku 2. Itu dokumen pemerintah tentang RPJM (rencana pembangunan jangka menengah, red)," ujar Nurdin di rumah jabatan (rujab) Bupati Pangkep, Kamis, 8 September.
Mayoritas penduduk miskin Pangkep tersebar di empat kecamatan kepulauan dan masuk dalam kategori daerah tertinggal. Daerah tersebut yakni Kecamatan Liukang Tupabbiring, Liukang Tangaya, Liukang Kalukuang Massalima (Kalmas), dan Liukang Tupabbiring Utara.
Bantuan dan program-program dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang ada di Pangkep, kata Nurdin, harusnya diarahkan untuk keempat kecamatan tersebut dan dilakukan secara terstruktur dan terkontrol. Dalam implementasinya, mesti ada target berapa lama program tersebut dijalankan sehingga ada indikator yang bisa dijalankan dan dicapai.
Dana-dana dari perbankan dan perusahaan tersebut selanjutnya digunakan khusus untuk masyarakat kepulauan. Namun Nurdin menandaskan, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, harus dilakukan oleh pemerintah melalui analisis badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) dan persetujuan DPRD.
Pangkep, lanjut Nurdin, masuk dalam daftar 50 daerah yang harus keluar dari status tertinggal dari 183 daerah lainnya seluruh Indonesia yang masih terkategorikan miskin pada 2014 nanti. "Pangkep ini masuk dalam Buku 2. Itu dokumen pemerintah tentang RPJM (rencana pembangunan jangka menengah, red)," ujar Nurdin di rumah jabatan (rujab) Bupati Pangkep, Kamis, 8 September.
Menurutnya, fokus pengentasan kemiskinan harus didukung oleh penganggaran. Jangan karena menganut asas persamaan anggaran sehingga daerah yang tertinggal diberi anggaran yang sama dengan daerah maju. Ia menyarankan agar anggaran untuk pengentasan kemiskinan dikonsentrasikan ke kepulauan. (*)
Postingan
