Kamis, Desember 31, 2009
Kamis, Desember 10, 2009
Koordinator lapangan aksi, Firman meyebutkan, kasus musala DPRD yang merugikan negara sebesar Rp 1 miliar dan kasus rumah sakit Pangkajene sebesar Rp 7 miliar sampai sekarang belum tuntas. Firman mengaku mengkhawatirkan berkas kasus sengaja dihilangkan.
Mahasiswa mengaku ragu dengan kinerja perangkat hukum di Pangkep. "Moralitas dan mentalitas penegak hukum di Pangkep tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Jakarta. Mereka tidak tahan melihat tumpukan uang. Makanya, tranparansi dan keterbukaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan harus diketahui publik," tegasnya.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkep, Marang SH di hadapan mahasiswa menegaskan, musala DPRD masih dalam penyidikan polres. Kemudian perkara rumah sakit hasil audit yang merugikan negara sekira Rp 7 miliar akan segera ditangani jika BPKP sudah auditnya sudah final.
"Kasus musala DPRD masih diproses di Polres Pangkep. Kita akan tindaklanjuti setelah berkasnya dilimpahkan," tegasnya sembari mengatakan, akan selalu melakukan upaya perbaikan kinerja kejaksaan.
Merasa mengendap di polisi, mahasiswa kemudian mendatangi Polres Pangkep. Kapolres Pangkep, AKBP Idil Tabransyah menegaskan, polisi masih melakukan penyidikan terhadap kasus musala tersebut. Dia menjanjikan dalam waktu yang tidak lama, berkasnya diserahkan ke kejari.
Di tempat terpisah, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai elemen kampus di Pangkep menurunkan bendera merah putih di depan DPRD Pangkep. Penurunan bendera juga dilakukan di halaman kantor bupati. Aksi itu sebagai simbol ketidakpercayaan terhadap perangkat hukum di Pangkep tersebut.
Nasib sial dialami seorang mahasiswa. Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) itu harus dilarikan ke rumah sakit setelah tersulut api saat berusaha membakar ban di halaman kantor Bupati Pangkep. (slm)
Senin, Desember 07, 2009
Waria ! Lelaki mana yg menginginkan status wanita-pria. Keberadaan waria memang sebuah kenyataan kompleks. Ia terangkum dari berbagai faktor.Tetapi jika keberadaannya terus disuburkan dgn pembentukan watak yg memperkuat status warianya tentulah suatu kenistaan. Sebenarnya mereka sudah jenuh dgn predikat itu. Waria merupakan salah satu penyakit masyarakat (pathologi sosial). Di tempat lain, penyakit seperti itu cenderung diberantas, tetapi di Indonesia dan di Pangkep khususnya malah dibela-bela dengan dibuatkan ajang Lomba berbusana Waria. Dari sini timbul satu pertanyaan; Apakah ada orang sehat yang membela penyakit?
MUI telah memfatwakan tentang kedudukan waria di Indonesia.
Berikut ini kutipan fatwa MUI tentang kedudukan waria:
Mengingat:
Hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa laki-laki berperilaku dan berpenampilan seperti wanita (dengan sengaja), demikian juga sebaliknya, hukumnya adalah haram dan dilarang agama.
Hadits menegaskan; عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi shalllallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang berpenampilan perempuan dan perempuan yang berpenampilan laki-laki. (HR Al-Bukhari).
Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan memohon taufiq dan hidayah kepada Allah SWT
Memutuskan
Memfatwakan:
Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri. Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.
Menghimbau kepada:
Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial RI untuk membimbing para waria agar menjadi orang yang normal, dengan menyertakan para psikolog. Departemen Dalam Negeri RI dan instansi terkait lainnya untuk membubarkan organisasi waria. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 1 Nopember 1997
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
Ketua Komisi Fatwa MUI Ketua Umum Sekretaris Umum
Prof. KH. Ibrahim Hosen KH. Hasan Basri Drs. HA. Nazri Adlani
Telah ada hadits Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam yang melaknat perilaku berlagaknya lelaki sebagai wanita dan sebaliknya wanita sebagai lelaki. Kemudian sudah ada fatwa MUI yang mengharamkannya, menyatakan penyimpangannya itu haram, agar Depertemen Kesehatan dan Departemen social mendandani mereka supaya jadi normal. Sedang Departemen Dalam Negeri agar membubarkan organisasi waria. Lalu mengapa ada seorang yang mengaku sebagai tokoh agamais dari Ummat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam justru mendukung kroni-kroninya melaksanakan lomba kontes berbusana waria yang terlaknat itu.
Apakah pantas di akherat kelak akan tetap mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam?
Yang berpihak kepada kelompok tak normal itu secara akal sehat otomatis adalah orang yang tidak normal pula. Tetapi di kalangan orang-orang yang tidak normal, siapa yang tidak normalnya itu dianggap paling tinggi maka dijadikan sebagai model pertama. Dalam kenyataannya, ada orang, karena ia merupakan sebuah prototype (model pertama) yang harus dipamerkan ke mana-mana, maka namanya pun tercantum di berbagai organisasi dan kehadirannya menjadi bumbu tersendiri pada setiap kegiatan.
Bila diibaratkan dengan pohon, Kontes Waria bagai tanaman dalam pot yang tidak pernah menjadi besar, tidak pernah bisa berbuah, dan pada gilirannya kekeringan karena sering berjemur di terik matahari. Meski sudah kering, tetap saja dijajakan dan dipamerkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadapnya, dengan mengusung tema “pohon kering yang artistik”.
Dari permasalahan ini, perlu dikaji secara mendalam terhadap apa yang telah dilakukan oleh para pendukung dari calon kompetitor yang akan maju pada Pilkada Pangkep, sehingga tidak dengan mudah melaksanakan suatu kegiatan sosialisasi tanpa mau melihat etika kehidupan yang jauh menyimpang dari norma-norma agama. Setidaknya Motto Pangkep Maju, Unggul, Mandiri dan lebih Religius tidak ternodai dan bukan sekedar motto pemanis di bibir saja.
MUI telah memfatwakan tentang kedudukan waria di Indonesia.
Berikut ini kutipan fatwa MUI tentang kedudukan waria:
Mengingat:
Hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa laki-laki berperilaku dan berpenampilan seperti wanita (dengan sengaja), demikian juga sebaliknya, hukumnya adalah haram dan dilarang agama.
Hadits menegaskan; عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi shalllallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang berpenampilan perempuan dan perempuan yang berpenampilan laki-laki. (HR Al-Bukhari).
Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan memohon taufiq dan hidayah kepada Allah SWT
Memutuskan
Memfatwakan:
Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri. Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.
Menghimbau kepada:
Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial RI untuk membimbing para waria agar menjadi orang yang normal, dengan menyertakan para psikolog. Departemen Dalam Negeri RI dan instansi terkait lainnya untuk membubarkan organisasi waria. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 1 Nopember 1997
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
Ketua Komisi Fatwa MUI Ketua Umum Sekretaris Umum
Prof. KH. Ibrahim Hosen KH. Hasan Basri Drs. HA. Nazri Adlani
Telah ada hadits Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam yang melaknat perilaku berlagaknya lelaki sebagai wanita dan sebaliknya wanita sebagai lelaki. Kemudian sudah ada fatwa MUI yang mengharamkannya, menyatakan penyimpangannya itu haram, agar Depertemen Kesehatan dan Departemen social mendandani mereka supaya jadi normal. Sedang Departemen Dalam Negeri agar membubarkan organisasi waria. Lalu mengapa ada seorang yang mengaku sebagai tokoh agamais dari Ummat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam justru mendukung kroni-kroninya melaksanakan lomba kontes berbusana waria yang terlaknat itu.
Apakah pantas di akherat kelak akan tetap mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam?
Yang berpihak kepada kelompok tak normal itu secara akal sehat otomatis adalah orang yang tidak normal pula. Tetapi di kalangan orang-orang yang tidak normal, siapa yang tidak normalnya itu dianggap paling tinggi maka dijadikan sebagai model pertama. Dalam kenyataannya, ada orang, karena ia merupakan sebuah prototype (model pertama) yang harus dipamerkan ke mana-mana, maka namanya pun tercantum di berbagai organisasi dan kehadirannya menjadi bumbu tersendiri pada setiap kegiatan.
Bila diibaratkan dengan pohon, Kontes Waria bagai tanaman dalam pot yang tidak pernah menjadi besar, tidak pernah bisa berbuah, dan pada gilirannya kekeringan karena sering berjemur di terik matahari. Meski sudah kering, tetap saja dijajakan dan dipamerkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadapnya, dengan mengusung tema “pohon kering yang artistik”.
Dari permasalahan ini, perlu dikaji secara mendalam terhadap apa yang telah dilakukan oleh para pendukung dari calon kompetitor yang akan maju pada Pilkada Pangkep, sehingga tidak dengan mudah melaksanakan suatu kegiatan sosialisasi tanpa mau melihat etika kehidupan yang jauh menyimpang dari norma-norma agama. Setidaknya Motto Pangkep Maju, Unggul, Mandiri dan lebih Religius tidak ternodai dan bukan sekedar motto pemanis di bibir saja.
Senin, November 30, 2009
PANGKEP MEMILIH--Salah satu keluhan pembangunan yang sering dibicarakan bahkan dirasakan sampai lapisan masyarakat bawah adalah kurangnya akses informasi terhadap sistem penganggaran hasil-hasil pembangunan di Pangkep. Padahal untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik, Pemerintah Republik Indonesia pada 30 April 2008 mensahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini bahkan telah disosialisasikan, namun sampai saat ini warga Pangkep sulit mengakses APBD daerahnya sendiri.
Hak publik atas informasi publik merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam konsideran United Nation General Assembly 1946. Untuk mewujudkan pengakuan tersebut, maka keterbukaan atas informasi publik merupakan sebuah keniscayaan. Ujung dari penghargaan atas hak asasi adalah kedaulatan rakyat dan terbentuknya penyelenggaraan negara yang baik (good governance).
Sejak digulirkan, reformasi telah membawa upaya perubahan untuk merekonstruksi kekuasaan negara agar lebih demokratis. Sejumlah regulasi berhasil diperjuangkan kelompok pro demokrasi sehingga lahir sejumlah produk undang-undang yang lebih demokratis seperti UU Pokok Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Namun, kenyataanya masih jauh panggang dari api. Proses untuk mewujudkannya masih berjalan terseok-seok, bahkan seringkali kontra-produktif dengan cita-cita demokrasi itu sendiri. Karena realitasnya, pemerintah kita justru masih sering inkonsistensi dengan segepok peraturan perundang-undangan yang mereka keluarkan sendiri.
“Power tend to corrupt, absolute power tend to absolute corrupt”. Curigailah kekuasaan dimanapun dia berada, siapun dia yang berkuasa. Bukankah kekuasaan itu cenderung korup sehingga perlu kita awasi? Sebuah ironi, aparat pemerintah yang seharusnya abdi negara dan pelayan masyarakat, justru memosisikan diri sebagai penguasa dan berkuasa atas hak-hak masyarakat sipil.
Salah satunya, berkuasa atas informasi publik. Cenderung tertutup, alergi terhadap masyarakat yang ingin tahu jalannya pemerintahan, khususnya penggunaan anggaran pembangunan. Informasi yang menjadi hak kita telah dikorupsi, lantas bagaimana dengan anggaran ratusan miliar rupiah untuk belanja pembangunan daerah ini dipergunakan?
Diskursus ini sepatutnya tidak menjadi preseden buruk kalangan aktivis sosial, LSM, mahasiswa hingga wartawan di daerah ketika hendak mengakses dokumen publik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pangkep. Ada semacam ketakutan pemerintah kita di daerah ini jika APBD diketahui oleh publik. Apa mungkin karena didalamnya menjelaskan tentang proyek-proyek pembangunan daerah dan pembiayaannya.
Kompilasi berbagai pengalaman itu membuktikan bahwa APBD Pangkep belum bersifat dokumen publik karena publik masih sulit mengaksesnya. APBD justru menjadi dokumen ‘Sakti’ karena hanya dimiliki kalangan terbatas dalam lingkaran kekuasaan. Padahal, biaya pembangunan daerah yang tercantum dalam APBD bukanlah dokumen rahasia negara yang hanya boleh diketahui oleh eksekutif, legislatif, terlebih oleh kroni-kroni mereka yang bernafsu menggarap proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD.
Secara politis, episetrum kekuasan didukung para “penjilat” kepentingan dari kelompok oportunis dan ambivalen, serta sikap pemerintah yang tertutup dan anti-kritik, mulai dari sekarang harus kita dekonstruksi agar melebar dan akomodatif terhadap tuntutan hak-hak kaum sipil. Publik selama ini sebenarnya telah menyadari penyelewengan perilaku aparat pemerintah seperti itu terjadi, namun kesadaran itu belum menjadi awal yang fundamental untuk mengkritisinya secara lantang. Hanya bisik-bisik saja, lalu kemudian menguap.
Kuatnya dominasi kekuasaan yang tidak transparan dan akuntabel, didukung ketidakmampuan masyarakat untuk mandiri dan mengkonsolidasikan diri, menjadikan pemerintah seakan berkuasa secara absolut, termasuk berkuasa atas hak-hak publik. Kondisi ini semakin kronis karena kelompok oportunis pragmatis yang menghamba kepada penguasa seringkali muncul sebagai “bemper” pejabat, layaknya helder penjaga yang bertugas melakukan counter opinion jika sang bos terdesak dalam opini publik. Sudah menjadi rahasia umum, ujung-ujungnya mereka minta duit atau kompensasi lain, proyek APBD adalah salah satunya.
Kembali ke soal APBD Pangkep sebagai dokumen sakti, ketertutupan pemerintah pantas mengundang tanya, ada apa dibalik ketakutan mereka membuka pintu informasi buat masyarakat? Bukankah anggaran untuk pembangunan bukan diambil dari kantong pribadi mereka, tetapi dipungut dari retribusi dan pajak masyarakat? Hak masyarakat terhadap keterbukaan informasi jelas-jelas telah dikebiri. Kalau dokumen pembukuan uang rakyat tidak boleh diketahui publik, patut kita duga ada sesuatu yang tidak beres dalam pelaksanaan program kerja pemerintah.
Sebagai bagian dari pelaksanaan good governance, mestinya anggaran publik bersifat terbuka dimana masyarakat leluasa dapat mengakses, mengkritisi, sekaligus mengontrol penggunaan anggaran yang tertuang dalam APBD Pangkep. Transparansi anggaran merupakan bagian dari corak birokrasi yang bersih, akuntabel, dan responsif. Prinsip transparansi dan kejujuran yang diikuti dengan keterbukaan pemerintah terhadap akses publik pada informasi APBD, agar masyarakat lebih mudah mengawasi penggunaan anggaran selama satu tahun berjalan, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.
Dari situ, masyarakat bisa mengetahui prioritas penggunaan anggaran bagi pembangunan. Seberapa besar dana digelontorkan untuk belanja rutin aparatur (pegawai), dan seberapa besar dana untuk belanja pembangunan yang pro rakyat. Dengan begitu pula, eksekutif selaku pemegang mandat atas implementasi anggaran menjadi lebih berhati-hati untuk tidak terjebak dalam lingkaran KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Paling tidak, mempersempit ruang gerak mereka yang mau coba-coba mencari kekayaan tidak halal dengan menyimpangkan uang rakyat.
Perilaku sebagian pejabat publik di birokrasi pemerintah Pangkep sejauh ini masih banyak yang memosisikan diri seakan sebagai pemilik kekuasaan, bukan sebagai pelayan masyarakat. Menjadikan elemen stakholder lainnya sebagai sub-ordinat mereka. Menerapkan prosedur birokrasi yang berbelit, pelayanan lambat, tidak membuka akses informasi, menciptakan kesan mereka orang paling penting sejagat, merupakan alat untuk menunjukkan kuasanya.
Kondisi ini menunjukkan betapa kehidupan yang demokratis belum sepenuhnya terwujud di daerah Pangkep. Kehidupan demokratis tidak cukup hanya dilihat dari warga masyarakat sudah bebas memilih wakil rakyatnya (anggota legislatif) secara langsung dan memilih kepala daerahnya secara langsung. Masyarakat demokratis harus ditandai pula dengan adanya pengakuan terhadap hak publik atas informasi (baca:mendapat dan menggunakan).**(wp)
Baca juga koran, disini
Hak publik atas informasi publik merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam konsideran United Nation General Assembly 1946. Untuk mewujudkan pengakuan tersebut, maka keterbukaan atas informasi publik merupakan sebuah keniscayaan. Ujung dari penghargaan atas hak asasi adalah kedaulatan rakyat dan terbentuknya penyelenggaraan negara yang baik (good governance).
Sejak digulirkan, reformasi telah membawa upaya perubahan untuk merekonstruksi kekuasaan negara agar lebih demokratis. Sejumlah regulasi berhasil diperjuangkan kelompok pro demokrasi sehingga lahir sejumlah produk undang-undang yang lebih demokratis seperti UU Pokok Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Namun, kenyataanya masih jauh panggang dari api. Proses untuk mewujudkannya masih berjalan terseok-seok, bahkan seringkali kontra-produktif dengan cita-cita demokrasi itu sendiri. Karena realitasnya, pemerintah kita justru masih sering inkonsistensi dengan segepok peraturan perundang-undangan yang mereka keluarkan sendiri.
“Power tend to corrupt, absolute power tend to absolute corrupt”. Curigailah kekuasaan dimanapun dia berada, siapun dia yang berkuasa. Bukankah kekuasaan itu cenderung korup sehingga perlu kita awasi? Sebuah ironi, aparat pemerintah yang seharusnya abdi negara dan pelayan masyarakat, justru memosisikan diri sebagai penguasa dan berkuasa atas hak-hak masyarakat sipil.
Salah satunya, berkuasa atas informasi publik. Cenderung tertutup, alergi terhadap masyarakat yang ingin tahu jalannya pemerintahan, khususnya penggunaan anggaran pembangunan. Informasi yang menjadi hak kita telah dikorupsi, lantas bagaimana dengan anggaran ratusan miliar rupiah untuk belanja pembangunan daerah ini dipergunakan?
Diskursus ini sepatutnya tidak menjadi preseden buruk kalangan aktivis sosial, LSM, mahasiswa hingga wartawan di daerah ketika hendak mengakses dokumen publik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pangkep. Ada semacam ketakutan pemerintah kita di daerah ini jika APBD diketahui oleh publik. Apa mungkin karena didalamnya menjelaskan tentang proyek-proyek pembangunan daerah dan pembiayaannya.
Kompilasi berbagai pengalaman itu membuktikan bahwa APBD Pangkep belum bersifat dokumen publik karena publik masih sulit mengaksesnya. APBD justru menjadi dokumen ‘Sakti’ karena hanya dimiliki kalangan terbatas dalam lingkaran kekuasaan. Padahal, biaya pembangunan daerah yang tercantum dalam APBD bukanlah dokumen rahasia negara yang hanya boleh diketahui oleh eksekutif, legislatif, terlebih oleh kroni-kroni mereka yang bernafsu menggarap proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD.
Secara politis, episetrum kekuasan didukung para “penjilat” kepentingan dari kelompok oportunis dan ambivalen, serta sikap pemerintah yang tertutup dan anti-kritik, mulai dari sekarang harus kita dekonstruksi agar melebar dan akomodatif terhadap tuntutan hak-hak kaum sipil. Publik selama ini sebenarnya telah menyadari penyelewengan perilaku aparat pemerintah seperti itu terjadi, namun kesadaran itu belum menjadi awal yang fundamental untuk mengkritisinya secara lantang. Hanya bisik-bisik saja, lalu kemudian menguap.
Kuatnya dominasi kekuasaan yang tidak transparan dan akuntabel, didukung ketidakmampuan masyarakat untuk mandiri dan mengkonsolidasikan diri, menjadikan pemerintah seakan berkuasa secara absolut, termasuk berkuasa atas hak-hak publik. Kondisi ini semakin kronis karena kelompok oportunis pragmatis yang menghamba kepada penguasa seringkali muncul sebagai “bemper” pejabat, layaknya helder penjaga yang bertugas melakukan counter opinion jika sang bos terdesak dalam opini publik. Sudah menjadi rahasia umum, ujung-ujungnya mereka minta duit atau kompensasi lain, proyek APBD adalah salah satunya.
Kembali ke soal APBD Pangkep sebagai dokumen sakti, ketertutupan pemerintah pantas mengundang tanya, ada apa dibalik ketakutan mereka membuka pintu informasi buat masyarakat? Bukankah anggaran untuk pembangunan bukan diambil dari kantong pribadi mereka, tetapi dipungut dari retribusi dan pajak masyarakat? Hak masyarakat terhadap keterbukaan informasi jelas-jelas telah dikebiri. Kalau dokumen pembukuan uang rakyat tidak boleh diketahui publik, patut kita duga ada sesuatu yang tidak beres dalam pelaksanaan program kerja pemerintah.
Sebagai bagian dari pelaksanaan good governance, mestinya anggaran publik bersifat terbuka dimana masyarakat leluasa dapat mengakses, mengkritisi, sekaligus mengontrol penggunaan anggaran yang tertuang dalam APBD Pangkep. Transparansi anggaran merupakan bagian dari corak birokrasi yang bersih, akuntabel, dan responsif. Prinsip transparansi dan kejujuran yang diikuti dengan keterbukaan pemerintah terhadap akses publik pada informasi APBD, agar masyarakat lebih mudah mengawasi penggunaan anggaran selama satu tahun berjalan, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.
Dari situ, masyarakat bisa mengetahui prioritas penggunaan anggaran bagi pembangunan. Seberapa besar dana digelontorkan untuk belanja rutin aparatur (pegawai), dan seberapa besar dana untuk belanja pembangunan yang pro rakyat. Dengan begitu pula, eksekutif selaku pemegang mandat atas implementasi anggaran menjadi lebih berhati-hati untuk tidak terjebak dalam lingkaran KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Paling tidak, mempersempit ruang gerak mereka yang mau coba-coba mencari kekayaan tidak halal dengan menyimpangkan uang rakyat.
Perilaku sebagian pejabat publik di birokrasi pemerintah Pangkep sejauh ini masih banyak yang memosisikan diri seakan sebagai pemilik kekuasaan, bukan sebagai pelayan masyarakat. Menjadikan elemen stakholder lainnya sebagai sub-ordinat mereka. Menerapkan prosedur birokrasi yang berbelit, pelayanan lambat, tidak membuka akses informasi, menciptakan kesan mereka orang paling penting sejagat, merupakan alat untuk menunjukkan kuasanya.
Kondisi ini menunjukkan betapa kehidupan yang demokratis belum sepenuhnya terwujud di daerah Pangkep. Kehidupan demokratis tidak cukup hanya dilihat dari warga masyarakat sudah bebas memilih wakil rakyatnya (anggota legislatif) secara langsung dan memilih kepala daerahnya secara langsung. Masyarakat demokratis harus ditandai pula dengan adanya pengakuan terhadap hak publik atas informasi (baca:mendapat dan menggunakan).**(wp)
Baca juga koran, disini
Minggu, November 29, 2009
PANGKEP MEMILIH -- Momentum hari raya iduladha dimanfaatkan kandidat Pilkada Pangkep 2010 untuk menarik simpati masyarakat. Bupati Pangkep, Syafrudin Nur, yang secara resmi telah diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) misalnya, menggelar open house di rumah jabatan, Jumat, 27 November.
Pada kesempatan itu, Syafrudin membagi-bagikan uang pecahan Rp5000 kepada anak-anak kecil.
Open house digelar setelah Syafrudin salat id di Alun-Alun Citra Mas Pangkajene. Sebelum salat id, Syafrudin menyampaikan berbagai keberhasilan dan konsep program jika terpilih kembali menjadi bupati periode 2010-2015.
Dia juga menyempatkan diri salat Jumat di Kelurahan Kampung Malise, Kelurahan Pundata Baji, Labakkang. Satu ekor sapi jantan dan uang Rp 5 juta untuk renovasi masjid di kampung Malise pun disumbangkan.
Juru bicara Syafrudin, Jufri Maudhu, mengatakan bahwa selain sumbangan di Kampung Malise, Syafrudin juga menyumbang tiga ekor sapi jantan untuk dikurbankan dan dagingnya dibagikan kepada warga miskin.
Di tempat terpisah, Ketua DPRD Pangkep, Syamsuddin Hamid, juga menggelar open house. Informasi yang dihimpun Fajar, partisipasi dan kunjungan masyarakat ke acara Ketua DPD II Partai Golkar Pangkep itu jauh lebih besar.
Berbagai komunitas antusias mengikuti acara itu. Ketua Tim Pemenangan Syamsuddin, Arfan Tualle, mengatakan bahwa tingginya antusiasme masyarakat sebagai bentuk besarnya harapan kepada Syamsuddin untuk memimpin Pangkep. Masyarakat yang hadir mulai dari Balocci hingga Mandalle.
"Ini sebagai bukti bahwa Pak Syamsuddin miliki basis massa yang besar sehingga pantas memimpin daerah ini. Masyarakat yang hadir tidak dalam kondisi terpaksa atau diakomodasi," sebut Arfan.
Sabtu, November 28, 2009
PANGKEP MEMILIH -- Masyarakat dibuat bingung mengapa APBD Pangkep mengalami defisit. Bukankah defisit berarti tekor? Itu berarti kita harus utang. Siapa yang harus diutangi? Apa pun persoalannya, defisit berarti kita kehilangan sesuatu. Karena yang defisit APBD, berarti warga Pangkeplah yang telah kehilangan sesuatu.
Defisit anggaran memang sebuah kebijakan anggaran. Artinya, ada alasan mengapa itu terjadi dan dilakukan. Untuk APBN, kita bisa memaklumi karena gejolak perubahan ekonomi dunia memang sering terjadi. Tetapi untuk APBD, gejolak ekonomi makro tidak bisa jadi alasan. Kalaupun terjadi perubahan harga-harga, bisa disiasati dengan membelanjakan dana tersedia yang memang sudah dianggarkan secukupnya. Tidak usah belanja melebihi uang yang kita punya. Kalau begitu, pertanyaan atas defisit APBD bukanlah mengapa itu terjadi, tetapi mengapa dilakukan.
Berbeda dengan model penganggaran berimbang yang dianut sebelumnya. Defisit anggaran memang dimungkinkan dalam sistem penganggaran publik yang dianut saat ini. Dalam sebuah sistem anggaran, defisit anggaran maupun surplus anggaran sesungguhnya hanyalah sebuah pilihan. Tetapi, mengapa surplus anggaran tak pernah menjadi pilihan?
Tidak terserapnya anggaran pada waktu yang ditetapkan mengindikasikan buruknya perencanaan pembangunan. Bisa jadi, program memang tidak realistis. Sulit diimplementasikan karena bukan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Yang lebih memprihatinkan ialah defisit APBD di luar program yang tidak terealisasi pada APBD tahun sebelumnya. Artinya, RAPBD saat ini memang dibuat “lebih besar pasak daripada tiang”. Belanja yang direncanakan lebih besar daripada penerimaan yang diprediksikan.
Apalagi dalam menyusun APBD, aturannya, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Defisit yang begini hanya bisa ditutupi dengan mencairkan dana cadangan (tabungan daerah), menjual aset yang dimiliki atau utang. Hanya, kebijakan anggaran semacam itu menimbulkan banyak pertanyaan.
Bukankah Pangkep juga berada pada posisi terancam terlanda musibah? Karena itu, dana cadangan harus tersedia secukupnya. Kalau menjual aset, apakah aset tersebut sudah tidak berguna? Tidakkah aset tersebut sebaiknya digunakan sehingga menghasilkan uang? Bukan untuk membiayai pengeluaran yang di luar kemampuan.
Sebaliknya, kalau harus utang, akankah program yang dibiayai utang nanti mendatangkan keuntungan serta mampu menutupi pokok utang dan bunganya? Jangan-jangan......??? Defisit anggaran itu memang menjadi kesengajaan para pengambil kebijakan Pemkab. Dengan dalih : "Biarlah ini dilakukan, toh hanya akan menjadi beban pemerintahan mendatang". Dengan demikian, program-program titipan bisa dilakukan.
Tentunya ini merupakan preseden buruk bagi penyusunan anggaran kedepan. Pada masa yang akan datang, defisit anggaran akan dianggap menjadi suatu hal yang biasa. Bukan tidak boleh defisit, tapi alangkah baiknya kalau dibiasakan masih ada kelebihan anggaran sehingga sektor-sektor yang akan menggerakan ekonomi masyarakat dapat terbantu.
Atau mungkin juga karena pengalaman. Pengalaman, karena pos penerimaan bisa dimainkan. Realisasi penerimaan sering melebihi target. Penerimaan daerah -kalau dibutuhkan- sebetulnya masih bisa dioptimalkan. Artinya, selama ini pos rencana penerimaan pendapatan daerah memang diminimalkan.
Kebijakan anggaran memang merupakan politik anggaran. Mereka yang berwenang memiliki hak untuk menentukan. Tapi, apakah mereka harus membuat kebijakan yang mengingkari MANDAT RAKYAT? **
Kamis, November 19, 2009
PANGKEP MEMILIH- Guna memberikan pelayanan optimal bagi pelanggan PDAM di Kabupaten Pangkep di musim kemarau ini, pihak PDAM melakukan pembagian air bersih secara gratis. Kegiatan ini diduga sebagai perintah langsung oleh Bupati Pangkep yang juga merupakan Incumbent pada Pilkada Bupati Pangkep yang tidak lama lagi berlangsung yaitu tahun 2010. Program ini diduga oleh beberapa warga Pangkep sarat dengan muatan poilitis. Perintah tersebut ditujukan kepada pihak Dinas Kebersihan, sebanyak 7 unit kendaraan diturunkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat utamannya para pelanggan PDAM. Program tersebut telah mulai berjalan selama sebulan ini, dan katanya, pihak PDAM mengutamakan pelayanan optimal kepada para pelanggan dan masyarakat umum. Program pembagian air gratis ke masyarakat tersebut dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari yang mampu memenuhi 10 kubik air bersih kepelanggan dengan menggunakan 7 unit kendaraan pengangkutan air. Ke tujuh kendaran tersebut diantaranya merupakan kendaraan milik PDAM dan dinas kebersihan. Penyebab kurang maksimalnya pelayanan PDAM akibat kurangnya debit air, listrik, banyaknya jaringan pipa tua serta diperburuk dengan adanya pelebaran jalan. Selain sejumlah permasalahan yang dialami PDAM Pangkep terkait masalah pelangan PDAM yang belum memiliki meteran air yang berjumlah kurang lebih 4000 juga merupakan masalah pelik yang dialami PDAM.
Terkait pelaksanaan pembagian air bersih tersebut, kami dari Tim Pangkep Memilih mencoba untuk menelusuri dan mengamati cara pendistribusiannya. Kenyataannya, tidak semua wilayah yang berada didalam kota kekurangan air dan pelanggan PDAM tidak teraliri air dapat dijangkau oleh mobil tangki pengangkut air bersih. Ironisnya, salah satu wilayah yang terletak di pusat kota Pangkajene yaitu jalan Sultan Hasanuddin, sejak bulan Ramadhan lalu sudah tidak dialiri air ledeng dari PDAM, padahal Tower dan Kantor PDAM berlamat di Jalan Sultan Hasanudin. Selain itu, dari Seorang warga yang identitasnya tidak ingin disebut, mengatakan kalau daerahnya jarang disinggahi oleh “Mobil Tangki” bantuan Pemda tersebut. Ini dikarenakan ada beberapa rumah warga di wilayah tersebut memajang “Baliho Calon Bupati Pangkep” yang lain. Mungkin karena sudah diperintahkan oleh ‘atasannya’ atau karena inisiatif sendiri, sopir Mobil Tangki tersebut kelihatan ‘alergi’ untuk mampir di sekitar rumah warga bila dipagar rumah warga terpajang baliho selain baliho Incumbent. “Ini tindakan yang sangat keterlaluan!” kata seorang warga yang pada Pilkada 2005 lalu memilih Syafrudin Nur sebagai bupati. ”Tenamo nakke kupilei kammayya antu sallang,” ujarnya dalam bahasa Makassar. “Semestinya mobil tangki itu adil dalam pembagian air dan tidak pilih kasih,” katanya sembari menahan “Pabendi” (baca: Penjaja air bersih keliling dengan menggunakan Dokar sebagai alat pengangkut).
Kamis, November 12, 2009
Pangkep Memilih - Tata kelola pendanaan politik yang transparan dan akuntabel adalah kunci tegaknya demokrasi di Pangkep.Tanpa itu maka Pangkep akan sangat mudah terjerumus dalam sistem oligarki, di mana kekuasaan ditentukan oleh pemilik modal.
Partai politik sebagai pengejawantahan sistem politik yang demokratis, sehingga perlu adanya pengaturan secara ketat terhadap pengelolaan dana partai.
Dana politik harus transparan karena akan berpengaruh terhadap kualitas demokrasi di Pangkep. Politik sudah menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada sumber ekonomi.
Tata kelola dana politik harus dapat dipertanggungjawabkan untuk menjamin demokrasi karena tanpa tata kelola yang baik, pendanaan politik bisa dimanfaatkan berbagai kepentingan.
Selain itu, transparansi keuangan politik memudahkan pengawasan publik karena masyarakat Pangkep kini semakin kritis dan cerdas sehingga ingin mengetahui dengan jelas semua masalah. Terkait hal tersebut, hendaknya kelompok pelajar, mahasiswa, cendikiawan dan aktivis LSM di Pangkep yang secara terbuka dan lantang meneriakkan dukungan terhadap partai dan Calon Bupati segera melakukan "Taubat Politik" dan segera kembali ke "Barak" menjadi kelompok bersih dan independent serta melakukan riset untuk mengetahui sejauh mana transparansi pendanaan politik yang ada di Pangkep. Kelompok ini seyogyanya tidak memberi pembelajaran Politik nyeleneh kepada masyarakat.
Kaitannya dengan Pilkada Pangkep 2010, yang perlu dicatat pula bahwa walaupun saat ini merupakan pemilihan langsung, tapi ada dugaan semua partai tidak mensosialisasikan calon bupati pilihannya sebelum memutuskan, sehingga masih dimungkinkan terjadinya money politic antara calon bupati dan partai. Seharusnya partai politik dalam menyeleksi calon bupatinya melibatkan rakyat sebagai pemilik tunggal kedaulatan.
Sistem politik di Pangkep masiih butuh banyak perbaikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. "Tata kelola pendanaan politik sangat menentukan independensi dan kualitas representasi dilevel birokrasi dan parlemen. Pendanaan partai politik yang transparan dan akuntabel, menjamin bahwa anggota parlemen tidak mewakili kepentingan pemodal dalam melaksanakan kerjanya.
Partai politik sebagai pengejawantahan sistem politik yang demokratis, sehingga perlu adanya pengaturan secara ketat terhadap pengelolaan dana partai.
Dana politik harus transparan karena akan berpengaruh terhadap kualitas demokrasi di Pangkep. Politik sudah menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada sumber ekonomi.
Tata kelola dana politik harus dapat dipertanggungjawabkan untuk menjamin demokrasi karena tanpa tata kelola yang baik, pendanaan politik bisa dimanfaatkan berbagai kepentingan.
Selain itu, transparansi keuangan politik memudahkan pengawasan publik karena masyarakat Pangkep kini semakin kritis dan cerdas sehingga ingin mengetahui dengan jelas semua masalah. Terkait hal tersebut, hendaknya kelompok pelajar, mahasiswa, cendikiawan dan aktivis LSM di Pangkep yang secara terbuka dan lantang meneriakkan dukungan terhadap partai dan Calon Bupati segera melakukan "Taubat Politik" dan segera kembali ke "Barak" menjadi kelompok bersih dan independent serta melakukan riset untuk mengetahui sejauh mana transparansi pendanaan politik yang ada di Pangkep. Kelompok ini seyogyanya tidak memberi pembelajaran Politik nyeleneh kepada masyarakat.
Kaitannya dengan Pilkada Pangkep 2010, yang perlu dicatat pula bahwa walaupun saat ini merupakan pemilihan langsung, tapi ada dugaan semua partai tidak mensosialisasikan calon bupati pilihannya sebelum memutuskan, sehingga masih dimungkinkan terjadinya money politic antara calon bupati dan partai. Seharusnya partai politik dalam menyeleksi calon bupatinya melibatkan rakyat sebagai pemilik tunggal kedaulatan.
Sistem politik di Pangkep masiih butuh banyak perbaikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. "Tata kelola pendanaan politik sangat menentukan independensi dan kualitas representasi dilevel birokrasi dan parlemen. Pendanaan partai politik yang transparan dan akuntabel, menjamin bahwa anggota parlemen tidak mewakili kepentingan pemodal dalam melaksanakan kerjanya.
Selasa, Oktober 27, 2009
PANGKEP MEMILIH-- Syafrudin Nur kembali memperlihatkan kepiawaiannya sebagai seorang politisi gaek. Setelah ia berhasil membujuk dan menggaet beberapa kader Golkar untuk mendukungnya maju sebagai incumbent, kini ia bermanuver dengan cara terus menerus menjalin komunikasi ke Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel agar dapat diusung oleh partai yang berlambang pohon beringin itu. Bagaikan gayung bersambut, ketua DPD I Ilham Arif Sirajuddin pun menegaskan bahwa "Golkar sekarang ini sangat terbuka dan demokratis, Golkar tidak akan memaksakan mendorong kader yang tingkat elektibilitasnya rendah.
Sementara itu, dua kandidat Bupati Pangkep lainnya juga mendaftar di Golkar. Mereka adalah Andi Baso Amirullah dan Fadillah Mallarangang. Baso Amirullah hanya bisa bernostalgia tentang sepuluh tahun yang silam "Saat saya menjabat bupati Pangkep, hanya Fraksi ABRI yang ada di luar Golkar. Sekira 90 persen dewan yang duduk di parlemen adalah orang Golkar," ungkapnya.
Meski Ketua DPD Golkar Pangkep, Syamsuddin Hamid akan bertarung dalam pilkada Pangkep mendatang, namun bukan berarti ia akan melenggang mulus dalam penentuan kandidat yang mengendarai partai berlambang pohon beringin tersebut.
Para pendaftar lain, termasuk incumbent, Syafrudin Nur juga memiliki peluang sama. Bupati Pangkep itu juga berpeluang mengendarai Golkar dalam pilkada mendatang. Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Ilham Arif Sirajuddin yang dihubungi Senin, 26 Oktober mengatakan, pada dasarnya, partai mereka memang tetap mengedepankan kader partai.
Namun bukan berarti peluang kandidat lain untuk mengendarai Golkar tertutup. "Golkar sekarang ini sangat terbuka dan demokratis. Meski begitu, tentu saja kita mengedepankan kader sendiri," katanya.
Bagi Ilham, hasil survei akan menjadi penentu siapa sosok yang akan diusung di pilkada. Itu berlaku umum untuk kabupaten lainnya yang melaksanakan pilkada 2010 mendatang. "Kita mau melihat elaktibilitas. Jadi untuk pilkada, bisa saja bukan kader yang diusung. Apalagi saat ini, kita tidak lagi menggunakan sistem konvensi melainkan survei," katanya menyinggung peluang Syafrudin.
Menurutnya, Golkar tidak akan memaksakan mendorong kader yang tingkat elektibilitasnya rendah. Sebab Golkar ingin menang di semua kabupaten yang melaksanakan pilkada. "Jadi kalau bupati mendaftar dan kemudian kita usung, itu hal wajar. Ketua-ketua DPD II juga sudah mengatakan kalau semua upaya sudah dilakukan dan tidak yakin bisa menang, mereka siap mengalah. Jadi tidak masalah," jelasnya.
Apakah memang calon yang disodorkan oleh Golkar pada Pilkada Pangkep 2010 tidak qualified dan tingkat elektibilitasnya rendah ?
Apakah ini pertanda tidak solidnya partai Golkar sebagai partai terbesar di Pangkep ?
Apakah Pangkep bisa disamakan dengan sepuluh tahun yang lalu ?
sumber :
http://www.facebook.com/group.php?gid=95049021306&v=app_2373072738&ref=search#/edittopic.php?uid=95049021306&action=8
fajar online, seluruh dunia membacanya.
Sementara itu, dua kandidat Bupati Pangkep lainnya juga mendaftar di Golkar. Mereka adalah Andi Baso Amirullah dan Fadillah Mallarangang. Baso Amirullah hanya bisa bernostalgia tentang sepuluh tahun yang silam "Saat saya menjabat bupati Pangkep, hanya Fraksi ABRI yang ada di luar Golkar. Sekira 90 persen dewan yang duduk di parlemen adalah orang Golkar," ungkapnya.
Meski Ketua DPD Golkar Pangkep, Syamsuddin Hamid akan bertarung dalam pilkada Pangkep mendatang, namun bukan berarti ia akan melenggang mulus dalam penentuan kandidat yang mengendarai partai berlambang pohon beringin tersebut.
Para pendaftar lain, termasuk incumbent, Syafrudin Nur juga memiliki peluang sama. Bupati Pangkep itu juga berpeluang mengendarai Golkar dalam pilkada mendatang. Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Ilham Arif Sirajuddin yang dihubungi Senin, 26 Oktober mengatakan, pada dasarnya, partai mereka memang tetap mengedepankan kader partai.
Namun bukan berarti peluang kandidat lain untuk mengendarai Golkar tertutup. "Golkar sekarang ini sangat terbuka dan demokratis. Meski begitu, tentu saja kita mengedepankan kader sendiri," katanya.
Bagi Ilham, hasil survei akan menjadi penentu siapa sosok yang akan diusung di pilkada. Itu berlaku umum untuk kabupaten lainnya yang melaksanakan pilkada 2010 mendatang. "Kita mau melihat elaktibilitas. Jadi untuk pilkada, bisa saja bukan kader yang diusung. Apalagi saat ini, kita tidak lagi menggunakan sistem konvensi melainkan survei," katanya menyinggung peluang Syafrudin.
Menurutnya, Golkar tidak akan memaksakan mendorong kader yang tingkat elektibilitasnya rendah. Sebab Golkar ingin menang di semua kabupaten yang melaksanakan pilkada. "Jadi kalau bupati mendaftar dan kemudian kita usung, itu hal wajar. Ketua-ketua DPD II juga sudah mengatakan kalau semua upaya sudah dilakukan dan tidak yakin bisa menang, mereka siap mengalah. Jadi tidak masalah," jelasnya.
Apakah memang calon yang disodorkan oleh Golkar pada Pilkada Pangkep 2010 tidak qualified dan tingkat elektibilitasnya rendah ?
Apakah ini pertanda tidak solidnya partai Golkar sebagai partai terbesar di Pangkep ?
Apakah Pangkep bisa disamakan dengan sepuluh tahun yang lalu ?
sumber :
http://www.facebook.com/group.php?gid=95049021306&v=app_2373072738&ref=search#/edittopic.php?uid=95049021306&action=8
fajar online, seluruh dunia membacanya.
Senin, Oktober 26, 2009
Terkait Dugaan Penyalahgunaan Anggaran 1 M
PANGKEP MEMILIH- Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Ir Ismoenandar, Senin 26 Oktober (hari ini) akan menjalani pemeriksaan di Mapolres Pangkep. Pemeriksaan ini terkait dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan Kantin dan Musala DPRD Pangkep tahun 2008.
Polres Pangkep melakukan pemeriksaan setelah reaksi masyarakat Pangkep yang mendesak penegak hukum mengusut proyek yang diduga bermasalah. Kasat Reskrim AKP Syukri Abham kepada fajar mengatakan Kadis PUTR akan menjalani pemeriksaan, esok. Pemeriksaan ini sebagai proses penyelidikan indikasi mark-up anggaran musala dengan total anggaran satu miliar.
"Ini baru penyelidikan apakah terjadi tindak pidana korupsi ataukah tidak. Jadi baru sekadar dimintai keterangan," terang Syukri di Mapolres Pangkep, Minggu 25 Oktober. Sebelumnya, Kasubdin Bina Teknik
dan Jasa Konstruksi Dinas PUTR, Agus Salim telah menjalani pemeriksaan terkait kasus yang sama. Namun, Syukri belum berani membeberkan hasil pemeriksaan pejabat teras dalam lingkup Dinas PUTR.
"Kita belum berani mengambil kesimpulan, pastinya pak Agus kita telah periksa dan kita akan lanjutkan kasusnya jika terbukti adanya penyalagunaan anggaran yang merugikan negara," ungkap Syukri Abham.
Di tempat terpisah, ketua Ascumindo Muhammad Aryad Yunus mendesak Bupati Pangkep Ir Syafrudin Nur MSi mengevaluasi kinerja Kadis PUTR yang telah melakukan banyak kesalahan. Banyaknya proyek bermasalah tegas dia, paling parah adalah proyek pengairan Tombolo yang menggunakan dana stimulus yang anggarannya sudah cair di tangan kontraktor sedangkan lahannya tidak tersedia.
"Jika kesalahan SKPD adalah tanggung jawab SKPD, maka kewajiban bupati untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan SKPD. Kalau perlu memberikan sanksi keras sebagai efek jera bagi pimpinan SKPD yang lain yang meyalagunakan jabatan," tegas Arsyad.
Jika bupati tidak melakukan evaluasi kata Arsyad, maka tingkat kepercayaan akan kepemimpinan bupati akan menurun dalam pandangan publik.
Syamsul: Kadis PUTR Telah Minta Maaf
Kepala Dinas Sosial Syamsul Ibadi Anis menyayangkan pernyataan Kadis Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUTR) Ir Ismoenandar yang menuding anggaran yang digunakan dalam lanjutan pembangunan kantin dan musala DPRD pangkep bersumber dari anggaran sosial.
Komentar yang dimuat di Fajar edisi Selasa 20 Oktober, ia anggap pembohongan publik dan menciderai dirinya dan instansi yang dipimpinnya. Pernyataan inipun sempat membuat hubungan dua pimpinan SKPD itu renggang.
"Anggaran sosial dari mana. Anggaran pokok sudah sangat jelas pengalokasiannya, sedangkan anggaran perubahan belum dibahas sampai sekarang. Jadi kalau dibilang anggaran dari sosial, itu tidak benar,"
kesal Syamsul, Sabtu 24 Oktober di sela pemaparan visi dan misi Ir
Syafrudin Nur di hadapan pengurus Partai Bintang Reformasi (PBR). Namun ia mengaku Ir Ismoenandar telah meminta maaf atas kekeliruan dalam mengeluarkan pernyataan. Walau demikian, permintaan maaf tidak berarti karena telah terekspos oleh media. (slm)
Minggu, Oktober 25, 2009
PANGKEP -- Bupati Pangkep, Ir Syafrudin Nur MSi dan mantan Bupati Pangkep, Andi Baso Amirullah memulai pertarungan mereka menuju pemilihan kepala daerah (pilkada) 2010. Sabtu 24 Oktober kemarin, mereka secara bergantian memaparkan visi dan misinya di hadapan pengurus dan panitia penjaringan calon bupati Partai Bintang Reformasi (PBR) Pangkep.
Pemaparan visi misi di cafe dan resto Sinar 88, Bungoro ini sebagai proses awal keduanya memperebutkan PBR sebagai kendaraan politiknya di pilkada mendatang.
Syafrudin dalam paparannya, banyak mengungkap keberhasilan yang dicapai selama empat tahun dirinya menjabat bupati Pangkep. Selain itu, ia mengaku siap melanjutkan program sembilan gratis yang telah terealisasi dan manfaatnya sangat dirasakan masyarakat bawah.
"Kita akan melanjutkan dan melakukan pemantapan terhadap program sembilan gratis. Kita juga akan melakukan evaluasi terhadap kelemahan program sembilan gratis," papar mantan asisten 2 Pemkot Makassar itu yang disambut tepukan tangan puluhan peserta. Syafrudin menjadi bakal calon bupati pertama yang memaparkan visi dan misi di PBR.
Sementara Andi Baso Amirullah saat pemaparan visi misi bernosltalgia mengenang pencapaian saat dirinya menjabat bupati sepuluh tahun silam. Ia menyebut saat dirinya menjabat sebagai bupati IPM Pangkep berada pada posisi ke-13.
Pada kesempatan tersebut, ia juga berjanji akan akan melakukan desentralisasi pembangunan. Ia menegaskan akan menjadikan desa dan pulau sebagai skala prioritas dalam pembangun lima tahun yang akan datang.
"Jika terpilih kita akan menjadikan desa dan pulau sebagai prioritas dalam pembangunan lima tahun yang akan datang. Satu desa kita anggarkan Rp 1 miliar setiap tahun demi percepatan pembangunan desa," janji staf ahli Menkopolkam itu.
Tiga calon yang lain yang siap memperebutkan PBR, Syamsuddin Hamid, Rudiman Saleh, dan Drg Fadhillah Mallarageng akan menyampaikan visi dan misinya hari ini. Pemaparan visi dan misi bakal calon bupati adalah rangkaian perjaringan PBR dalam menetukan calon bupati yang akan diusung dalam Pilkada Pangkep 2010.
Pemaparan visi misi di cafe dan resto Sinar 88, Bungoro ini sebagai proses awal keduanya memperebutkan PBR sebagai kendaraan politiknya di pilkada mendatang.
Syafrudin dalam paparannya, banyak mengungkap keberhasilan yang dicapai selama empat tahun dirinya menjabat bupati Pangkep. Selain itu, ia mengaku siap melanjutkan program sembilan gratis yang telah terealisasi dan manfaatnya sangat dirasakan masyarakat bawah.
"Kita akan melanjutkan dan melakukan pemantapan terhadap program sembilan gratis. Kita juga akan melakukan evaluasi terhadap kelemahan program sembilan gratis," papar mantan asisten 2 Pemkot Makassar itu yang disambut tepukan tangan puluhan peserta. Syafrudin menjadi bakal calon bupati pertama yang memaparkan visi dan misi di PBR.
Sementara Andi Baso Amirullah saat pemaparan visi misi bernosltalgia mengenang pencapaian saat dirinya menjabat bupati sepuluh tahun silam. Ia menyebut saat dirinya menjabat sebagai bupati IPM Pangkep berada pada posisi ke-13.
Pada kesempatan tersebut, ia juga berjanji akan akan melakukan desentralisasi pembangunan. Ia menegaskan akan menjadikan desa dan pulau sebagai skala prioritas dalam pembangun lima tahun yang akan datang.
"Jika terpilih kita akan menjadikan desa dan pulau sebagai prioritas dalam pembangunan lima tahun yang akan datang. Satu desa kita anggarkan Rp 1 miliar setiap tahun demi percepatan pembangunan desa," janji staf ahli Menkopolkam itu.
Tiga calon yang lain yang siap memperebutkan PBR, Syamsuddin Hamid, Rudiman Saleh, dan Drg Fadhillah Mallarageng akan menyampaikan visi dan misinya hari ini. Pemaparan visi dan misi bakal calon bupati adalah rangkaian perjaringan PBR dalam menetukan calon bupati yang akan diusung dalam Pilkada Pangkep 2010.
Sabtu, Oktober 24, 2009
| PANGKEP MEMILIH-- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulsel mendukung kader terbaiknya, HM Lutfi Hanafi, maju bertarung di Pilkada Kabupaten Pangkep sebagai calon wakil bupati. |
| Pernyataan dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum HIPMI Sulsel, Ridwan Djabir, kepada Upeks, Selasa (13/10). "Kami melihat Lutfi Hanafi memiliki kemampuan untuk berperan dalam memajukan Pangkep, karena itu kami dari HIPMI mendukung dan siap berjuang untuk memenangkannya pada Pilkada nanti," katanya. Menurut Ridwan Djabir, Lutfi Hanafi selain sudah mapan dalam hal pengalaman bidang ekonomi, dia juga memiliki pengalaman politik dengan latar belakang sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Pangkep. Sementara dari sisi kendaraan politik, bagi Lutfi Hanafi tidak menjadi soal sebab Partai Demokrat di Pangkep berhasil merebut empat kursi di parlemen Pangkep. Sehingga untuk lolos tinggal berkoalisi dengan parpol lain yang memiliki kursi minimal satu di Pangkep. "Langkah pertama yang harus kami lakukan adalah membantu mencarikan pasangan yang tepat, dan mencukupkan kursi untuk memenuhi persyaratan lima kursi. Setelah pasti maju kami akan menggerakan pengusaha dan pemuda untuk memenangkan Lutfi bersama pasangannya," ujarnya. Dengan latar belakang yang dimiliki Luthfi yang juga Ketua Gapeksindo Pangkep, Ridwan Djabir mengatakan sangat tepat jika berpasangan dengan Syafrudin Nur, yang saat ini Bupati Pangkep. Syafrudin dinilai memiliki banyak pengalaman pemerintahan, sedangkan Luthfi berpengalaman bidang ekonomi. Luthfi Hanafi sendiri selain aktif mengelola organisasi pengusaha, sebagai Wakil Ketua HIPMI Sulsel dan Wakil Ketua Kadin Sulsel, dia juga mantan Ketua Senat Fakultas Ekonomi Unhas dan mantan Ketua KNPI Pangkep. (ril/C) UPEKS |
Minggu, Juli 12, 2009
Meski ada kenaikan anggaran pendidikan secara nasional bukan berarti layanan pendidikan menjadi lebih baik. Salah satu faktor yang dianggap dominan adalah faktor korupsi terkait kebocoran anggaran. Berdasarkan hasil pantauan ICW di beberapa daerah ada sekitar 36 kasus korupsi.
Ada sekitar 63 tersangka mulai dari Dirjen di Depdiknas hingga kepala sekolah, pelaku paling banyak adalah kepala dinas pendidikan berjumlah 14 orang, anggota DPRD, bupati, camat masing-masing 1 orang. Kalau dilihat dari pelaku ini berkaitan dengan kewenangan atas kebijakan pendidikan, terutama soal anggaran pendidikan.
Jika dari sisi modus, sebagian besar dilakukan dengan cara menggelapkan anggaran pendidikan (36,1 persen), mark up pengadaan barang dan jasa (36,1 persen), dan manipulasi anggaran (25,0 persen). Sementara terjadinya korupsi banyak terjadi di tingkat kabupaten sebesar 55,6 persen, diikuti tingkat kotamadya sebesar 19,4 persen, provinsi 19,4 persen, dan nasional 5,6 persen. Hal ini bisa dipahami karena kabupaten memiliki lebih banyak jumlah dinas pendidikan dibanding dinas kotamadya/provinsi.
Sementara dari sisi kerugian negara, tingkat kerugian terbesar terjadi di tingkat provinsi dengan kerugian sebesar Rp93,7 miliar. Diikuti kerugian negara tingkat kabupaten sebesar Rp30,7 miliar, tingkat kotamadya sebesar Rp3,5 miliar, dan tingkat Depdiknas sebesar Rp6,3 miliar, sehingga total kerugian negara sebesar 134 miliar. Data tersebut berdasarkan hasil pantauan media dan data dari jaringan ICW di daerah.
Hingga kini, masih terjadi potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh birokrasi pendidikan bersama mitra kerjanya terutama DPR dan lain-lain. Ini yang perlu dicermati pada Pilkada Pangkep mendatang. Meski anggaran pendidikan dinaikkan, tetapi kalau struktur, kebijakan, dan komitmennya belum dirubah, maka korupsi pendidikan masih menjadi ancaman potensial yang akan berpengaruh terhadap pencapaian target pendidikan termasuk pendidikan gratis. Meski dana BOS dinaikan dari tahun 2005 hingga 2008, ternyata masih ditemukan pungutan-pungutan di sekolah. Penyebabnya, jika di tingkat sekolah kewenangan kepala sekolah dalam manajeman keuangan yang terlalu tinggi, sementara di tingkat kabupaten pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan dan DPRD juga yang menjadi penyebab bocornya anggaran pendidikan.
Jumat, Juni 26, 2009
Jelang Pilkada Pangkep
PEMILIHAN Bupati dan Wakil Bupati Pangkep baru berlangsung tahun 2010 mendatang. Namun aroma persaingan mulai terasa saat ini.
Dalam beberapa kesempatan, Bupati Pangkep Syafrudin Nur sudah menyatakan kesiapannya kembali bertarung untuk menduduki kursinya di periode kedua.
Hampir di setiap sambutannya, Syafrudin menegaskan dirinya siap melanjutkan pembangunan di Pangkep periode lima tahun ke depan.
Beberapa hari lalu, di sebuah acara di Segeri, Pangkep, Syafrudin bicara lugas. "Dalam pilpres silakan memilih sesuai nurani. Tapi dalam pilkada nanti, jangan sembarang memilih," tegas Syafrudin.
Meski disampaikan dengan nada canda, namun beberapa tokoh yang mendengarkannya mengatakan ungkapan itu bukan lagi sekadar pemberitahuan tapi sudah mengarah ke peringatan bagi para bawahannya untuk tetap setia dan solid.
Syafrudin memang tetap dijagokan kembali menakhodai daerah penghasil bandeng ini jika dia mulus mencalonkan diri kembali. Penetrasi yang dilakukannya sejak beberapa bulan lalu sudah membumi.
Gerilya Baso
Setelah "menghilang" dari Pangkep selama beberapa tahun, mantan Bupati Pangkep Baso Amirullah tiba-tiba muncul kembali.
Kehadirannya sejak beberapa bulan terakhir di Pangkep kian menghangatkan aroma pilbup di daerah ini. Baso mulai muncul di publik Pangkep, Februari lalu.
Perwira tinggi (pati) Mabes TNI ini berada di sekitar rumah jabatan bupati (rujab) dari pagi hingga malam. Jenderal bintang satu ini malah sempat main tenis di lapangan yang selalu ia gunakan berolahraga sembilan tahun silam.
Malamnya, Baso menjadi pusat perhatian beberapa pihak di tengah taburan cahaya kembang api. Ratusan kembang api sengaja dibakar untuk memeriahkan HUT Ke-49 Pangkep, malam itu. Baso menjadi salah satu pusat perhatian warga yang hadir.
Sejak itu, setiap pekan Baso ke Pangkep. Dia malah sudah membuat tim sukses yang dia namakan Laskar Basmalah. "Biasanya Pak Baso di Pangkep tiap hari Sabtu hingga Minggu," ujar tim Laskar Basmalah, Haji Nur Achmad.
Kesiapan Taufik
Direktur PT Maruki Internasional Indonesia Taufik Fachrudin pun sudah menyatakan kesiapan untuk kembali menjajal Syafrudin di Pilbup Pangkep 2010.
Pada Pilbup Pangkep 2005 lalu, Taufiq harus mengakui keunggulan Syafrudin. Kala itu, Taufiq berpasangan dengan Andi Ilyas Mangewa. Kini, Taufiq mengaku lebih matang dalam persiapan.
Menurut Taufik, ikut dalam pemilihan bupati empat tahun yang lalu menjadi pengalaman yang berharga untuk merebut suara dari rakyat pada pemilihan tahun depan.
Putra mantan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dr Fachruddin ini mengatakan, sejumlah tokoh masyarakat Pangkep telah mendatangi untuk meminta kesediaannya menjadi pemimpin di daerah itu.
"Saya diminta oleh beberapa tokoh masyarakat untuk maju dalam pemilihan bupati tahun depan," jelas Taufik di Makassar, Selasa (9/6).
Kepada tokoh masyarakat Pangkep tersebut, Taufik telah menyatakan kesediaannya untuk masuk dalam bursa pemilihan bupati 2010.
Sebagai langkah awal untuk masuk dalam kancah politik praktis tersebut, Taufik telah menyediakan segala sesuatunya di antaranya berkomunikasi dengan masyarakat di Pangkep.
Taufik membentuk komunitas di Pangkep dengan menggelar berbagai kegiatan sosial yang intinya pengembangan masyarakat setempat.
Pengusaha
Nama lain yang sudah mengapung di Pangkep untuk maju di pilbu, antara lain, pengusaha sukses di Jakarta asal Pangkep, Rudiman Saleh.
Pengurus DPP Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) ini terbilang lebih awal bersosialisasi door to door ketimbang figur selain Syafrudin.
Namun, seiring kesibukan di Jakarta, atensi sosialisasi Rudiman di Pangkep agak kendor beberapa bulan terakhir. Namun, dia pastikan timnya tetap bergerak.
Calon anggota legislatif (caleg) DPRD Pangkep yang meraih suara terbanyak di pemilu legislatif lalu, Abdul Haris Gani, juga disebut-sebut bakal ikut bersaing.
Ketua DPD II KNPI Pangkep ini siap bersaing dengan Ketua DPD II Partai Golkar Pangkep, Syamsuddin Hamid, untuk mengendarai partai pemenang pemilu di Pangkep ini.
Beberapa figur lain yang dinilai bakal maju meminta namanya tidak disebut dengan alasan strategi pergerakan. Ada juga beberapa pejabat pemerintah kabupaten (pemkab) yang minta tidak ditulis namanya karena alasan keamanan posisi.
"Jangan dulu tulis nama saya, dinda. Sekarang di Pangkep lagi gila-gilaan mutasi. Susah kita prediksi mutasi yang akan dilakukan Pak Bupati. Maka, demi keamanan, saya tidak usah dimunculkan dulu. Ada saatnya nanti saya muncul," ungkap seorang pejabat pemkab yang minta dirahasiakan identitasnya.(ba/bie)
Sumber: Tribun Timur <http://www.tribun-timur.co
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
