Terkait Permintaan Mengundurkan Diri
Syamsuddin Hamid
PANGKEP -- Permintaan agar Bupati dan Wakil Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid-Abd Rahman Assegaf mundur karena tidak merealisasikan kontrak politiknya, ditanggapi. Syamsuddin Hamid mengungkapkan bahwa warga yang memintanya mundur tidak dianggap sebagai lawan politik.
Menurutnya, permintaan mundur itu merupakan kritik bagi pemerintahannya. Hanya saja, ia mengakui adanya program gratis yang tidak lagi dilanjutkan sejak pemerintahannya.
Sejumlah kontrak politiknya, kata Syamsuddin, memang belum bisa direalisasikan sepenuhnya kontrak politiknya. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintahannya belum bisa berbuat banyak karena saat dirinya dilantik sebagai bupati Agustus 2010, APBD sudah terformat. Makanya, di APBD 2010, ia mengaku tidak bisa berbuat banyak.
Syamsuddin mengatakan, di APBD 2011, baru memiliki peluang menyinkronkan visi-misinya yang kemudian dituangkan dalam RPJMD. Makanya hingga saat ini, pembangunan sarana dan prasarana, baru akan dimulai.
"Saat saya dilantik, APBD sudah paten, sehingga kita hanya bisa menyempurnakannya. Nanti 2011 baru mulai jalan," ujarnya.
Mantan Ketua DPRD Pangkep ini mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan semua program gratis pemerintahan sebelumnya, namun karena terbentur pada regulasi sehingga ada program gratis yang tidak bisa lagi dilanjutkan. Ia mencontohkan pembayaran PBB masyarakat yang nominalnya di bawah Rp 20.000, pada pemerintahan lalu dibayarkan.
Namun pada pemerintahannya, hal itu tidak dilanjutkan lagi karena khawatir akan menjadi temuan BPK. Jika dilanjutkan, katanya, riskan bagi pemerintahannya dan konsekuensinya akan berhadapan dengan hukum.
"Kenapa itu saya tidak lanjutkan, karena itu bertentangan dengan aturan yang ada. Kita ditegur kalau itu menjadi suatu temuan karena itu tidak boleh lagi dilakukan. Makanya saya minta maaf kepada masyarakat Pangkep," imbuhnya.
Namun ia menegaskan, program-program lain yang tidak bertentangan dengan regulasi, akan tetap dilanjutkannya. Hanya program gratis PBB di bawah Rp20.000 yang tidak bisa lagi dilanjutkannya. "Tetapi yang yang lain, kalau saya tidak laksanakan, saya siap mundur, tanpa diminta. Saya menjadi bupati bukan sebagai gagah-gagahan," katanya.
Syamsuddin Hamid
Menurutnya, permintaan mundur itu merupakan kritik bagi pemerintahannya. Hanya saja, ia mengakui adanya program gratis yang tidak lagi dilanjutkan sejak pemerintahannya.
Sejumlah kontrak politiknya, kata Syamsuddin, memang belum bisa direalisasikan sepenuhnya kontrak politiknya. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintahannya belum bisa berbuat banyak karena saat dirinya dilantik sebagai bupati Agustus 2010, APBD sudah terformat. Makanya, di APBD 2010, ia mengaku tidak bisa berbuat banyak.
Syamsuddin mengatakan, di APBD 2011, baru memiliki peluang menyinkronkan visi-misinya yang kemudian dituangkan dalam RPJMD. Makanya hingga saat ini, pembangunan sarana dan prasarana, baru akan dimulai.
"Saat saya dilantik, APBD sudah paten, sehingga kita hanya bisa menyempurnakannya. Nanti 2011 baru mulai jalan," ujarnya.
Mantan Ketua DPRD Pangkep ini mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan semua program gratis pemerintahan sebelumnya, namun karena terbentur pada regulasi sehingga ada program gratis yang tidak bisa lagi dilanjutkan. Ia mencontohkan pembayaran PBB masyarakat yang nominalnya di bawah Rp 20.000, pada pemerintahan lalu dibayarkan.
Namun pada pemerintahannya, hal itu tidak dilanjutkan lagi karena khawatir akan menjadi temuan BPK. Jika dilanjutkan, katanya, riskan bagi pemerintahannya dan konsekuensinya akan berhadapan dengan hukum.
"Kenapa itu saya tidak lanjutkan, karena itu bertentangan dengan aturan yang ada. Kita ditegur kalau itu menjadi suatu temuan karena itu tidak boleh lagi dilakukan. Makanya saya minta maaf kepada masyarakat Pangkep," imbuhnya.
Namun ia menegaskan, program-program lain yang tidak bertentangan dengan regulasi, akan tetap dilanjutkannya. Hanya program gratis PBB di bawah Rp20.000 yang tidak bisa lagi dilanjutkannya. "Tetapi yang yang lain, kalau saya tidak laksanakan, saya siap mundur, tanpa diminta. Saya menjadi bupati bukan sebagai gagah-gagahan," katanya.
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar