PANGKEP, FAJAR -- Bupati dan Wakil Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid-Abd Rahman Assegaf, diminta mundur. Alasannya, sesuai kontrak politik yang mereka buat saat pilkada lalu, jika tidak direalisasikan, maka mereka akan mundur.
"Pemerintahan ini memiliki kontrak politik dan itu tidak terealisasi. Pertanyaannya, kapan pemerintahan "sahabat" (tagline Syamsuddin saat kampanye, red) akan mundur," ujar Nur Achmad dalam dialog publik yang digelar Komunitas Demokrasi Pangkep di Aula PKK, Kamis, 21 Juli.
Di antara janji politik tersebut, kata Nur Achmad, pemerintah akan mengangkat honorer sebagai CPNS, menciptakan ribuan lapangan kerja baru, memperbaiki jalan poros kabupaten dan jalan desa, serta melanjutkan program gratis pemerintahan sebelumnya. Namun menurutnya, hal itu tidak ada yang direalisasi.
Untuk honorer dan tenaga pegawai tidak tetap (PTT), justru pemerintah mengangkat honorer baru, sementara yang lama belum juga menjadi CPNS. Malah ada honorer yang fiktif. Program gratis untuk masyarakat yang pembayaran PBB-nya di bawah Rp20 ribu, juga sudah tidak ada, padahal pada pemerintahan sebelumnya itu dilakukan, yakni Pemkab yang membayarkan alias warga disubsidi.
Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati Pangkep, Abd Rahman Assegaf, mengaku tidak menjajikan secara pasti honorer akan menjadi PNS. Menurutnya, pengangkatan CPNS adalah kewenangan pusat.
Ia juga menegaskan program gratis pada pemerintahan sebelumnya merupakan tanggung jawabnya untuk tetap dilanjutkan. Hanya saja untuk pembayaran PBB warga yang nilainya di bawah Rp20 ribu tidak dilakukan lagi karena pertimbangan regulasi. "Kita berupaya untuk melanjutkan "gratis" dengan pertimbangan regulasi yang ada. Pendidikan dan kesehatan gratis masih berlanjut," bantahnya.
Dengan tidak dibayarkannya lagi PBB warga yang nominalnya di bawah Rp20 ribu, lanjut Rahman, maka kemungkinan akan ada pemberian lain. Ia menyebutnya akan ada kompensasi dari Pemkab yang akan berguna untuk masyarakat. Makanya ia meminta agar diberi kesempatan untuk bekrja.
Selain Rahman, pembicara lainnya yang hadir pada dialog tersebut, yakni Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Pangkep, Anggraini Amir, serta akademisi dan dan pemerhati politik pemerintahan dari Unhas, Prof Armin Arsyad.
"Pemerintahan ini memiliki kontrak politik dan itu tidak terealisasi. Pertanyaannya, kapan pemerintahan "sahabat" (tagline Syamsuddin saat kampanye, red) akan mundur," ujar Nur Achmad dalam dialog publik yang digelar Komunitas Demokrasi Pangkep di Aula PKK, Kamis, 21 Juli.
Di antara janji politik tersebut, kata Nur Achmad, pemerintah akan mengangkat honorer sebagai CPNS, menciptakan ribuan lapangan kerja baru, memperbaiki jalan poros kabupaten dan jalan desa, serta melanjutkan program gratis pemerintahan sebelumnya. Namun menurutnya, hal itu tidak ada yang direalisasi.
Untuk honorer dan tenaga pegawai tidak tetap (PTT), justru pemerintah mengangkat honorer baru, sementara yang lama belum juga menjadi CPNS. Malah ada honorer yang fiktif. Program gratis untuk masyarakat yang pembayaran PBB-nya di bawah Rp20 ribu, juga sudah tidak ada, padahal pada pemerintahan sebelumnya itu dilakukan, yakni Pemkab yang membayarkan alias warga disubsidi.
Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati Pangkep, Abd Rahman Assegaf, mengaku tidak menjajikan secara pasti honorer akan menjadi PNS. Menurutnya, pengangkatan CPNS adalah kewenangan pusat.
Ia juga menegaskan program gratis pada pemerintahan sebelumnya merupakan tanggung jawabnya untuk tetap dilanjutkan. Hanya saja untuk pembayaran PBB warga yang nilainya di bawah Rp20 ribu tidak dilakukan lagi karena pertimbangan regulasi. "Kita berupaya untuk melanjutkan "gratis" dengan pertimbangan regulasi yang ada. Pendidikan dan kesehatan gratis masih berlanjut," bantahnya.
Dengan tidak dibayarkannya lagi PBB warga yang nominalnya di bawah Rp20 ribu, lanjut Rahman, maka kemungkinan akan ada pemberian lain. Ia menyebutnya akan ada kompensasi dari Pemkab yang akan berguna untuk masyarakat. Makanya ia meminta agar diberi kesempatan untuk bekrja.
Selain Rahman, pembicara lainnya yang hadir pada dialog tersebut, yakni Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Pangkep, Anggraini Amir, serta akademisi dan dan pemerhati politik pemerintahan dari Unhas, Prof Armin Arsyad.
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar