Pangkep 'Dihantui' Mutasi Pejabat, Pasca Pilgub

Pangkep Memilih - Pasca pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub).tahun 2013, kalangan pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep dihantui rencana mutasi yang akan dilaksanakan oleh Bupati pangkep H Syamsuddin A Hamid.  Apalagi mutasi pegawai di lingkup Pemkab Pangkep ini sudah santer diberitakan sebelum pesta demokrasi di tingkat Provinsi.

Kabar akan dilaksanakannya mutasi itu juga kembali santer disebut-sebut jelang hari jadi Kabupaten Pangkep yang jatuh pada Februari mendatang. Itu juga setelah dengan tegas Bupati Pangkep H Syamsuddin A Hamid menyampaikan rencananya akan melakukan mutasi pejabat dalam waktu dekat ini.

Disebutkan Mutasi tersebut untuk pengisian jabatan eselon II, III dan IV yang saat ini banyak yang lowong.

"Akan ada waktunya, tinggal tunggu waktu untuk mutasi, karena mutasi tersebut adalah hal yang wajar," ujarnya.

Syamsuddin mengakui, sejumlah jabatan di Pemkab Pangkep memang ada yang sudah lama kosong. Jabatan yang lowong itu kata dia, selama ini masih diisi pejabat pelaksana tugas (Plt). Hanya saja Syamsuddin belum membeberkan kapan mutasi itu dilaksanakan.

Untuk diketahui, kabar akan dilakukannya mutasi ini sudah beredar jauh sebelumnya. Beredar issu di sebagian kalangan birokrat Pangkep bahwa sejumlah pejabat yang dinilai tidak mendukung salah satu calon Gubernur Sulsel akan digeser.

Akan tetapi, Bupati Pangkep, Syamsuddin yang sekaligus Bos dari Perusahaan Batara Group ini, menampik, "Pejabat yang akan kita ganti itu tentu pejabat yang tidak mampu mengimbangi larinya bupati dan wakil bupati untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik,"katanya.

Di pangkep sejumlah jabatan yang saat ini masih diisi jabatan Plt diantaranya, Direktur Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Pangkep, Kadis Pemukiman dan Kebersihan. Selain itu juga ada beberapa pimpinan SKPD yang segera memasuki masa pensiun.

Syamsuddin menegaskan bahwa mutasi yang akan dilaksanakan itu, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik. Mutasi kata dia lebih dititikberatkan pada meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan dengan mengganti pejabat yang tidak mampu melaksanakan program pemerintahan dengan baik.

“Jika ada pejabat yang tidak bergairah dalam melaksanakan tugasnya, tidak mungkin dipertahankan. tentu itu akan diganti dengan yang lebih baik," katanya.(rk)